Agus dan Hiperrealitas Iklan

Akhir-akhir ini nama Agus begitu terkenal dan bahkan bisa jadi menjadi inspirasi. Hal itu tidak lepas dari iklan salah satu operator telepon seluler. Simaklah perbincangan dalam iklan tersebut:
"Hallo!" teriak seseorang di sebuah wilayah Indonesia.
"Siapa nak cakap ini?" tanya seorang wanita yang berkantor di menara kembar Petronas, simbol bangunan negeri jiran.
"Agus..oaalaah Agus…Aguss!"jawab orang tersebut yang ternyata bernama Agus
Di akhir iklan, diperlihatkan telpon di dalam ruang oval, sebuah ruang di dalam Gedung Putih, berdering yang juga diakibatkan oleh ulah si Agus.
Iklan tersebut ingin menunjukkan bahwa operator telepon selulat tersebut menawarkan harga/pulsa yang murah bagi penggunanya yang ingin menelepon ke luar negeri. Keisengan Agus untuk menelepon semua pihak di berbagai belahan Negara, bahkan hingga menelepon seorang presiden Negara adidaya, yang ditunjukkan dengan adanya simbol-simbol bangunan Negara lain yang sangat dikenal masyarakat internasional, merupakan pesan bahwa operator tersebut benar-benar memiliki keistimewaan dalam layanan telepon ke luar negeri.
Pada sisi lain, iklan tersebut juga telah melambungkan nama Agus, yang bahkan melebihi nama Susilo, Bambang, Yudhoyono, Tukul, Luna Maya, dan nama-nama yang lain di republic ini. Tak pelak, akibat iklan itu siapapun yang bernama Agus dalam beberapa waktu ini bisa jadi akan jadi "olokan" kolega-koleganya, tetangganya, saudaranya, dan bahkan mungkin anak-anaknya. Dan kebetulan tetangga saya ada dua orang yang bernama Agus, dan mereka pun tidak luput dari "olok-olok" iklan Agus tersebut. Ooalah Agus..Agus.
Yang lebih menggelikan lagi adalah ketenaran iklan Agus tersebut telah menginspirasi seorang caleg di wilayah Malang, yang kebetulan juga bernama Agus, untuk menggunakan model iklan calegnya dengan model iklan yang sama. Sepanjang menuju perumahan jalan-jalan penuh dengan wajah Agus si caleg dengan tulisan di bawah wajahnya: Ooalah Agus..Agus. Klop sudah.
Saya yakin jika pembuat iklan caleg Pak Agus tersebut bukanlah dari pakar periklanan yang beken. Tim sukses caleg ini, saya yakin lagi, tentu saja menerapkan ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) atas ketenaran iklan operator telepon selular tersebut dalam menciptakan iklan politik untuk Pak Agus ini. Dengan mendompleng ketenaran Agus tersebut tentunya tim sukses Caleg Pak Agus juga berharap akan juga dikenal oleh konstituennya. Awareness tentang nama Agus dianggap telah muncul di kalangan masyarakat dengan adanya iklan operator telepon selular tersebut. Hingga tim sukses Caleg Pak Agus tersebut beranggapan dengan memodifikasi iklan telepon selular tersebut dengan "kearifan local" maka iklan politik yang mereka buat akan berkelas televisi (nasional) namun membumi di tingkatan lokal. Mungkin begitulah kira-kira yang ada di otak tim sukses Pak Agus "Caleg" ini.
Iklan merupakan salah satu ujung tombak bagi produk yang dari waktu ke waktu makin penting keberadaannya. Penetrasi pasar akan menjadi lebih efektif dilakukan bila dibantu oleh adanya iklan. Melesatnya peran teknologi dan informasi, utamanya ditandai dengan berkembangnya teknologi televisi, semakin memudahkan iklan dalam melakukan penetrasi. Iklan tidak lagi hanya bermuatan pesan-pesan produk, akan tetapi telah bermuatan berbagai simbol ataupun kode. Berbagai simbol dan kode tersebut disisipkan ke dalam iklan dalam upaya lebih menghidupkan nilai iklan itu sendiri. Kesadaran-kesadaran palsu disematkan dalam iklan agar konsumen bisa terbuai oleh agitasi iklan. Iklan telah menjadi simulacra yang membuncah dalam pola pikir konsumen. Kesemuan nilai produk telah dianggap sebagai realitas dengan adanya teknologi informasi yang mampu mensimulasikan kesemuan tersebut. Realitas kesemuan kemudian menjadi realitas yang melebihi realitas itu sendiri. Dalam kasus iklan Agus tersebut tentu saja susah dilogikakan bagaimana bisa seorang Agus dengan mudahnya menerobos benteng pertahanan Gedung Putih hingga dia bisa menghubungi Tuan Bush. Adegan tersebut tentu saja merupakan sebuah simbol semata sebagai pintu masuk untuk menyampaikan pesan betapa operator telepon selular tersebut mampu memberikan pelayanan telepon antar Negara dengan murah dan mudah, semudah menelepon Tuan Bush di Negeri Paman Sam. Iklan di era teknologi ini memang selalu identik dengan rekayasa-rekayasa realitas. Rekayasa-rekayasa itulah yang justru dinikmati oleh pemirsa sekaligus sebagai konsumen meski mereka tak harus membeli produk dengan iklan rekayasa tersebut. Media massa sebagai media iklan pun memberikan ruang yang selebar-selebarnya untuk "pertunjukan" rekayasa realitas tersebut. Maka, sebagaimana diungkapkan Umberto Eco, selamat bertamasya di dunia hiperrealitas!

Koperasi, Soko Guru Ekonomi

Keberadaan koperasi di Indonesia telah diakui dalam UUD 1945, yaitu dalam pasal 33 ayat 1, dimana disebutkan bahwa ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan tidak hanya diakui keberadaannya bahkan koperasi telah dijadikan sebagai model ideal susunan perekonomian di Indonesia. Koperasi selama ini juga dianggap sebagai representasi ekonomi kerakyatan. Akan tetapi pada kenyataannya perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut. Dimana peran-peran koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi seakan selalu diabaikan. Posisi dan peran koperasi selalu dikalahkan oleh BUMN maupun usaha-usaha besar yang digerakkan oleh para konglomerat. Lebih lanjut koperasi selalu diidentikkan dengan ekonomi marjinal maupun sektor yang tidak profesional. Pergerakan koperasi seakan lari ditempat dan tidak pernah mampu untuk bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain.
Pada sisi lain harus diakui bahwa koperasi merupakan sektor yang mampu menjadi katup pengaman ketika perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Elastisitas koperasi dalam menghadapi perubahan perekonomian menjadi faktor kunci daya survival koperasi. Daya survival inilah yang kemudian membawa koperasi sebagai sektor yang berperan dalam menggerakkan ekonomi ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Sehingga meskipun dikatakan bahwa koperasi hanya memiliki skala usaha yang kecil tetap saja peran koperasi dalam perekonomian di Indonesia tidak bisa diabaikan. Dan terbukti pertumbuhan koperasi dari tahun ke tahun terlihat menunjukkan kenaikan.
Jawa Timur sendiri merupakan salah satu propinsi yang paling banyak memiliki koperasi. Dimana data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2005 jumlah koperasi di Jawa Timur menempati urutan kedua, setelah Jawa Barat, yaitu sejumlah 17.175 unit dengan jumlah yang aktif mencapai 12.282 unit. Sementara data dari Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Jawa Timur menunjukkan bahwa hingga tahun 2006 jumlah koperasi di Jawa Timur telah mencapai 17.537 unit dengan jumlah koperasi yang aktif sebesar 12.691 unit. Anggota koperasinya sendiri telah mencapai 4.822.040 orang. Sedangkan dari permodalannya jumlah modal yang berasal dari koperasi sendiri senilai Rp 3,7 trilyun dan yang berasal dari luar senilai Rp 4,7 trilyun (Kompas, 13 Maret 2007). Data dari Kementerian Koperasi dan UKM juga menunjukkan bahwa dari tahun 2004 hingga tahun 2005, penyerapan tenaga kerja koperasi di Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 15,94 persen, yaitu dari 44.387 orang pada tahun 2004 menjadi 51.462 orang pada tahun 2005. Dari data yang tersaji mengindikasikan betapa koperasi menjadi potensi yang berharga bagi Jawa Timur. Data-data tersebut juga menginformasikan bahwa perkembangan koperasi di Jawa Timur tidak bisa diremehkan. Artinya, dengan perkembangan koperasi yang cukup positif di Jawa Timur maka bisa diartikan bahwa koperasi memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menopang perekonomian di Jawa Timur.
Dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi dan persaingan global juga menjamah pada wilayah lokal maka tidak mengherankan bila perusahaan-perusahaan besar utamanya lebih memilih lulusan-lulusan perguruan tinggi dibandingkan lulusan SLTA apalagi SLTP dalam memperkuat SDM-nya. Lain halnya dengan koperasi, dimana koperasi seringkali lebih fleksibel dalam melihat tingkat pendidikan sebagai dasar penguatan SDM. Koperasi bergerak layaknya usaha kecil menengah, dimana dalam menjalankan usahanya lebih mengandalkan pada pola kekeluargaan dan kepercayaan. Sehingga koperasi sendiri pun lebih banyak digerakkan dengan sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Tidak mengherankan bila koperasi, seperti halnya UMKM, berpotensi menjadi kantong-kantong penyerapan pengangguran, dalam hal ini di Jawa Timur. Bagaimana tidak, data Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur pada tahun 2005 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Jawa Timur didominasi oleh kalangan yang berpendidikan SLTA, yaitu sebesar 638.639. Sementara untuk kalangan berpendidikan tingkat sarjana “hanya” sebesar 77.050. Data ini juga bisa dijadikan indikasi awal bahwa kalangan berpendidikan SLTA telah kalah bersaing dalam dunia kerja dengan kalangan yang berpendidikan sarjana atau akademi. Sehingga jelas bahwa dengan didominasi oleh pengangguran berpendidikan SLTA maka koperasi di Jawa Timur harus mampu menjadi alternatif dunia kerja yang bisa mendorong roda perekonomian di Jawa Timur. Apalagi saat ini biaya pendidikan semakin mahal dan diyakini banyak kalangan masyarakat yang tidak mampu membiayai anak-anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan ujung-ujungnya angkatan kerja akan didominasi oleh lulusan SLTA.
Untuk menjadikan koperasi sebagai alternatif dunia kerja yang strategis tentu diperlukan koperasi yang berkualitas. Artinya, koperasi harus bisa mereformasi dirinya menjadi koperasi yang bukan sekedar berdiri semata. Akan tetapi koperasi tersebut harus bisa mendobrak hambatan-hambatan ataupun permasalahan-permasalahan yang selama ini selalu menjadi benalu dalam perkembangan koperasi. Persoalan kelembagaan koperasi, baik itu persoalan permodalan, kepengurusan maupun persoalan keanggotaan merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama dalam upaya mereformasi koperasi yang berdaya guna. Selain itu, koperasi sudah seharusnya meninggalkan pola ketergantungannya pada pemerintah. Kebutuhan koperasi saat ini bukan lagi bantun-bantuan program dengan dana yang melimpah yang seringkali justru terbuang sia-sia. Perhatian “berlebih” yang selama ini diberikan pemerintah kepada koperasi bisa dikatakan ikut menjadikan koperasi terlena dengan kondisi yang ada. Koperasi saat ini justru lebih membutuhkan kebijakan yang mendukung ruang gerak koperasi itu sendiri dalam upaya mendorong dan meningkatkan kemandirian, profesionalitas dan juga daya saingnya.
Kemandirian koperasi pada gilirannya menjadi sebuah keharusan untuk mewujudkan peran koperasi sebagai soko guru ekonomi. Pengelolaan koperasi yang bertumpu pada kemandirian anggota menjadi akan menjadi pondasi bagi upaya memberdayakan kembali ekonomi para anggotanya. Pada titik inilah koperasi diharapkan dapat berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat serta daerah sekitarnya. Dan jika hal tersebut dapat dilaksanakan di setiap daerah maka bukan mustahil bila kemudian koperasi akan mampu menjadi penyangga ekonomi nasional melalalui aktivitas ekonomi di daerah-daerah.

dimuat di surabaya post (23/7/08)

Menyemai Daya Saing Pariwisata Kita

Pemerintah telah secara resmi meluncurkan program Visit Indonesia Year 2008 (VIY 2008). Program VIY 2008 ini diluncurkan juga dalam rangka memperingati 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional. Tentu saja banyak asa yang dipikulkan pada program ini terkait dengan kemajuan industri pariwisata di Indonesia. Dimana dengan peluncuran program VIY 2008 jelas pemerintah berharap keunggulan pariwisata Indonesia lebih kenal secara luas oleh masyarakat internasional. Bahkan lebih lanjut, tidak hanya dikenal saja akan tetapi Indonesia akan menjadi tujuan utama liburan bagi para wisatawan dari seluruh pelosok penjuru dunia. Wisataan lokal pun tidak ketinggalan menjadi sasaran program ini. Secara kuantitatif pemerintah sendiri telah menargetkan sebanyak tujuh juta wisatawan asing dan 200 juta wisatawan domestik akan mengunjungi tempat-tempat wisata di berbagai tempat di Indonesia pada tahu 2008. Pada sisi lain dengan adanya program VIY 2008 ini diharapkan berbagai citra negatif yang melekat pada Indonesia dapat secara perlahan mampu diperbaiki.
Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung suksesnya program VIY 2008. Untuk mendukung program VIY 2008 tersebut pemerintah telah menganggarkan dana promosi sebesar Rp 150 miliar. Angka tersebut meningkat sebesar Rp 50 miliar dibandingkan pada tahun 2007 yang hanya Rp 100 miliar. Situs pariwisata pun telah dibangun dengan dana yang cukup fantastis, yaitu mencapai Rp 17,5 miliar. Berbagai pihak juga telah digandeng untuk memperlancar VIY 2008, mulai dari maskapi penerbangan, pengelola hotel, biro-biro perjalanan, dan pihak-pihak lain yang terkait. Dari situ terlihat keseriusan pemerintah dalam upaya menyukseskan program VIY 2008. Namun demikian tetap saja menyisakan satu pertanyaan yang menggelitik, mampukah pariwisata Indonesia bersaing dengan Negara lain?
Dalam beberapa tahun belakangan dapat dikatakan dunia pariwisata Indonesia tengah mengalami masa-masa kelam. Berbagai rentetan peristiwa buruk yang menerpa Indonesia secara langsung telah ikut menyumbat laju industri pariwisata. Peristiwa bom Bali I dan II dapat dikatakan menjadi puncak peristiwa yang menjadikan pariwisata Indonesia luluh lantak. Peristiwa tersebut juga menjadi titik pangkal Negara-negara lain memvonis Indonesia sebagai Negara sarang teroris dan rawan berbagai aksi terorisme. Dan tidak bisa ditawar lagi bahwa isu keamanan seringkali menjadi isu yang menjadi pertimbangan pertama wisatawan berkunjung pada suatu wilayah atau Negara. Sehingga tidak mengherankan apabila kemudian beberapa Negara menerapkan travel warning kepada warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia. Tentu saja hal itu sangat merugikan dunia pariwisata Indonesia. Belum lagi adanya fenomena “pencurian” aset budaya oleh Negara tetangga dimana aset budaya tersebut telah menjadi salah ciri khas budaya Indonesia.
Namun demikian tidak berarti tidak ada secercah asa pada pariwisata kita. Negara Malaysia saja yang keanekaragaman budayanya masih kalah jauh dengan Indonesia mampu mendatangkan 15 juta wisatawan. Sehingga asumsinya Indonesia yang lebih kaya keanekaragama budaya dibandingkan negeri jiran tentu harusnya mampu mendatangkan lebih dari 15 juta wisatawan. Namun kenapa pada tahun 2007 pemerintah hanya menargetkan 6 juta wisatawan dan itupun menurut data BPS hingga Oktober 2007 hanya sebanyak 3,7 juta wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Tentu saja ada beberapa hal yang masih harus dibenahi agar potensi pariwisata kita mampu menjadi daya tarik wisatawan serta bisa bersaing dengan wisata Negara lain.
Industri pariwisata dapat dikategorikan sebagai industri jasa. Dimana industri pariwisata lebih menonjolkan pada sisi kepuasan secara psikologi (batin) para pelakunya, dalam hal ini wisatawan. Jasa sendiri terbagi atas lima karakteristik (Kotler, 2000). Pertama, Reliability, dimana karakteristik ini terkait dengan konsistensi dan kesesuaian pelayanan. Kedua, Responsiveness, karakteristik ini berhubungan dengan kemampua merespon secara cepat keluhan pelanggan. Ketiga, Assurance, yaitu kemampuan meyakinkan pelanggan serta memenuhi janji kepada pelangan. Keempat, Emphaty, yaitu terkait dengan kepedulian kepada pelanggan. Dan kelima, Tangible, yaitu karakteristik yang terkait dengan penampilan fisik, peralatan dan berbagai media komunikasi.
Kelima karakteristik jasa tersebut dapat dijadikan acuan pengukuran daya saing pariwisata kita terhadap pariwisata Negara lain. Artinya dengan menengok serta mencermati karakteristik jasa tersebut untuk kemudian membandingkannya dengan kondisi pariwisata kita saat ini maka dapat dilakukan analisis kelemahan-kelemahan yang membentang dalam industri pariwisata kita. Kelemahan-kelemahan itulah yang kemudian harus sesegera mungkin diperbaiki. Banyak hal yang masih harus diperbaiki dalam pariwisata kita bila bercermin pada karakteristik jasa. Sebagai contoh bila berbicara kaitannya dengan assurance. Tidak sedikit wisatawan, baik mancanegara maupun domestik yang kecele dengan program-program yang dijanjikan pihak biro perjalanan wisata. Apakah itu terkait dengan penginapan yang ternyata tidak layak huni, pelayanan yang mengecewakan, ataupun lokasi wisata yang tanpa dinyana tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal-hal semacam itu bisa jadi bagi pihak biro perjalanan merupakan hal yang remeh temeh namun sejatinya cukup krusial bagi pengguna jasa (wisatawan). Dan itulah esensi industri jasa, dimana kepuasan batin seringkali tidak bisa diukur dengan jumlah uang yang telah dikeluarkan.
Sekali lagi, masih banyak hal yang harus dibenahi untuk menyemai daya saing pariwisata kita. Program VIY 2008 yang telah dicanangkan oleh pemerintah bisa jadi adalah langkah awal serius pemerintah dalam membenahi indusri pariwisata Indonesia yang memang terlihat masih compang-camping. Lebih lanjut, perlu kiranya pemerintah berupaya secepat mungkin menambal lubang-lubang kelemahan dalam pengelolaan industri pariwisata Indonesia. Dengan adanya perbaikan yang nyata diharapkan pariwisata kita mampu bersaing dengan Negara-negara lain di dunia. Wisatawan-wisatawan asing dapat dengan nyaman dan aman menikmati Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya, pariwisata kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sehingga dengan demikian arus warga Negara kita yang berwisata ke luar negeri dapat diminimalisir dan sebaliknya mereka akan membanjiri tempat-tempat wisata di negeri sendiri.

*dimuat di Seputar Indonesia edisi 31 Desember 2007

PKL yang Selalu Tergusur

Pedagang kaki lima (PKL) menjadi korban penggusuran untuk kesekian kalinya. Sebanyak 300 lapak di kawasan Jalan Gembong, Jalan Kapasari, serta di Jalan Kalianyar Surabaya dirobohkan oleh Pemerintah Kota Surabaya (Kompas Jatim, 15/2). Alasan utama penggusuran PKL di kawasan tersebut adalah untuk memperlancar arus lalu lintas. Dimana PKL dianggap sebagai biang keladi kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Pemkot Surabaya sendiri telah menawarkan relokasi PKL ke pasar tradisional meskipun usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh para pedagang. Dan apa mau dikata, penggusuran pun tetap menjadi tindakan mujarab untuk segera merealisasikan kehendak pemerintah. Protes para pedagang kemudian seakan menjadi angin belaka. PKL pun menjadi layaknya anak tiri dari sebuah pembangunan yang bisa jadi lebih memperhatikan pembangunan sektor formal (industri) semata.
Fenomena kemunculan PKL menjadi fenomena yang jamak terjadi di berbagai kota tidak hanya di Indonesia akan tetapi di banyak negara berkembang. Bagi pemerintah PKL seakan menjadi benalu yang menempel dalam setiap dinamika pembangunan kota. PKL bisa dikatakan merupakan konsekuensi logis terhadap ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Terlihat jelas bahwa para pedagang yang menjalankan aktifitas PKL didominasi oleh orang-orang dari luar kota. Para pedagang ini kebanyakan berasal dari wilayah-wilayah di sekitar kota yang melihat potensi ekonomi di kota dan pesimis terhadap perkembangan ekonomi di wilayahnya sendiri. Ketidakmerataan pembangunan antara desa dan kota inilah yang pada gilirannya menjadi pemantik urbanisasi yang begitu besar. Perkembangan ekonomi kota yang melesat jauh meninggalkan perkembangan ekonomi desa menjadi daya tarik orang-orang di pedesaan untuk mengadu untung di kota. Sementara stagnasi laju ekonomi desa yang ditandai dengan stagnannya sektor pertanian merupakan faktor lain yang menjadi daya dorong orang-orang di desa untuk mengais rejeki di kota. Mereka inilah yang kemudian karena tidak berbekal ketrampilan yang memadai menjadi orang-orang yang mendominasi para PKL di kota. Hal ini terjadi karena mereka memang tidak cukup ketrampilan untuk bersaing memperebutkan posisi pekerjaan di sektor formal. Tentu jalan satu-satunya agar mereka tetap bisa bertahan (survive) di kota adalah dengan bekerja di sektor informal, yang salah satunya adalah menjadi pedagang kaki lima.
Fenomena PKL sendiri tentunya tidak bisa dilihat dengan hanya menggunakan kacamata kuda. Fenomena PKL bukan semata fenomena ekonomi an sich akan tetapi juga merupakan fenomena yang menyentuh pada wilayah-wilayah sosial. Namun sayangnya yang terjadi kebanyakan pemerintah kota dalam menyikapi keberadaan PKL pendekatan yang digunakan lebih banyak memakai pendekatan yang bersifat praktis dan pragmatis bahkan cenderung represif. Dan kebijakan penggusuran selalu menjadi kebijakan yang jamak dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kota sebagai wujud penolakan terhadap keikutsertaan PKL dalam gerbong pembangunan. Anehnya pemkot tidak jarang bersikap mendua dalam menyikapi keberadaan PKL. Pada satu sisi pemkot menolak keberadaan PKL karena dianggap menyalahi aturan tata wilayah namun pada sisi lain menarik retribusi terhadap para pedagang. Adanya penarikan retribusi, terlepas apakah itu hanya oknum aparat, memperlihatkan bahwa pemerintah ikut menikmati keberadaan PKL. Sementara yang diperlukan adalah kebijakan yang komprehensif dari pemerintah dalam menyikapi adanya PKL tersebut. Sebab bagaimanapun juga harus diakui bahwa sektor informal, dalam hal ini PKL, telah menyubsidi pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran. PKL telah mampu menjadi alternatif masyarakat dalam upaya memperoleh pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. PKL pun menjadi layaknya sekoci yang mampu mengurangi angka pengangguran dan bahkan bisa dikatakan keberadaan PKL mampu menjadi sekoci terhadap upaya mengurangi gejolak sosial di perkotaan sebagai konsekuensi adanya urbanisasi.
Menjamurnya PKL di perkotaan adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah kota. PKL merupakan fenomena permanen yang akan terus ada seiring dengan dinamika pembangunan kota. Pada sisi lain PKL juga menjadi gambaran adanya ketimpangan dalam pembangunan antara desa dan kota. Pembangunan hanya berjalan pada pusat-pusat pertumbuhan, yaitu perkotaan. Sementara wilayah-wilayah pinggiran (periphery regions) ataupun kawasan hinterland mengalami stagnasi pembangunan. Tidak mengherankan bila kemudian kota menjadi sandaran ekonomi bagi warga desa yang ingin memperbaiki ekonominya. Polarisasi pertumbuhan yang pada awalnya diharapkan menciptakan trickle down effect (efek rembesan ke bawah) justru yang nampak adalah apa yang disebut Gunnar Myrdal sebagai backwash effect, yaitu efek negatif dari pembangunan yang terpusat hanya pada kota. Dan memang benar apa yang diungkapkan oleh Walikota Surabaya Bambang DH bahwa permasalahan PKL di Surabaya bukan hanya permasalahan pemkot Surabaya akan tetapi juga permasalahan daerah-daerah lain yang selama ini warganya banyak berurbanisasi ke Surabaya. Artinya bahwa persoalan PKL di Surabaya harus juga dilihat dari perspektif pembangunan ekonomi di Jawa Timur secara menyeluruh. Timbulnya urbanisasi ke Surabaya yang notabene merupakan salah satu pemicu munculnya PKL-PKL di Surabaya bisa jadi disebabkan kurang berkembangnya pembangunan ekonomi di daerah asal para pedagang kaki lima. Hal ini juga merefleksikan adanya ketimpangan daya saing wilayah di Jawa Timur sehingga menyebabkan Surabaya menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi maupun sosial yang cukup dominan di Jawa Timur.
Namun demikian bukan berarti pihak Pemkot Surabaya bisa begitu saja cuci tangan terhadap persoalan PKL ini dan dengan begitu mudahnya melakukan penggusuran PKL. Bagaimanapun juga, di saat pemerintah telah gagal menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi warganya maka PKL harus diapresiasi sebagai bentuk inovasi usaha warga untuk tetap bertahan hidup di tengah gejolak ekonomi yang bisa berpotensi menyulut gejolak sosial. Dalam menyelesaikan persoalan PKL ini Pemkot Surabaya tidak bisa lagi menerapkan konsep zero sum game akan tetapi harus lebih mengedepankan win-win solution.
Munculnya permasalahan yang disebabkan oleh keberadaan PKL di perkotaan, dalam hal ini Surabaya, tentu menjadi PR tidak hanya bagi Pemkot Surabaya akan tetapi juga PR bagi Pemprov Jawa Timur. Dalam hal ini Pemprov Jawa Timur harus mampu menstimulus daerah-daerah untuk memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Dengan memiliki keunggulan maka diharapkan tercipta potensi-potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di masing-masing daerah. Hal itulah yang kemudian bisa dijadikan tuas untuk menghidupkan roda perekonomian yang dinamis di seluruh wilayah di Jawa Timur. Semoga cerita penggusuran PKL akan segera tutup buku dengan adanya solusi yang komprehensif dan bukannya parsial serta pragmatis.